kubuskecil. Powered by Blogger.

Bonjour & Welcome

T E R B A R U !!

Pembelajaran Bahasa Jawa di Sekolah Dasar

Sumber Gambar Belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bent...

Subscribe Via Email

Subscribe to our newsletter to get the latest updates to your inbox. ;-)

Your email address is safe with us!

THINK AGAIN!!

Translate

Blogger templates

Blogger templates

Blogroll

Showing posts with label HUKUM. Show all posts
Showing posts with label HUKUM. Show all posts

Ketentraman dan ketertiban Masyarakat

Sunday, December 18, 2016


Sumber Gambar
Ketentraman dan ketertiban Masyarakat. Ketentraman dan ketertiban, berasal dari kata dasar “tentram” dan “tertib” yang pengertiannya menurut W.J.S Poerwadarminta (1976) adalah : “Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Selanjutnya Tertib ialah aturan, peraturan yang baik. Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.

Di sisi lain yang dimaksud dengan ketentraman dan ketertiban umum dalam Pasal 13 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang No.12 Tahun 2008 menetapkan bahwa “ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat”. Definisi tersebut menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban, menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan.

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Wednesday, December 14, 2016

Sumber Gambar : http://satpolpp-wajo.blogspot.co.id/
KEWENANGAN SATPOL PP. Perkembangan IPTEK menjadikan masyarakat semakin cerdas dan kritis. Masyarakat semakin mengetahui segala sesuatu yang menjadi haknya selaku warga negara. Sedangkan permasalahan di bidang sosial budaya yang berkembang antara lain ditandai dengan banyaknya keresahan yang timbul di masyarakat yang dipicu karena kurangnya informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau bisa berlatar belakang kesulitan ekonomi dan sebab-sebab lain.
Segala perkembangan dan permasalahan tersebut bila tidak dikelola dengan baik akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, aparat terkait dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja harus senantiasa meningkatkan kemampuannya agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, bertanggungjawab, berwibawa dan tegas tanpa meninggalkan keramahan dan etika secara terukur dan proporsional.

FUNGSI HUKUM DAN ASAS DASAR NEGARA HUKUM

Saturday, February 2, 2013


Setelah pada coretan sebelumnya sedikit kita bahas tentang Kekuatan Berlakunya Hukum Pidana Indonesia Menurut Tempat, Kali ini akan kita ulas sepintas Fungsi Hukum Dan Asas-Asas Dasar Negara Hukum. Kalau kita kaji secara umum mengenai kata “fungsi” dimanapun dan dalam konteks apapun sangatlah menentukan. Misalnya dalam konteks berkeluarga kalau suami/isteri sudah tidak dapat menjalankan fungsinya maka keluarga itu akan tidak harmonis. Contoh lain bisa kita lihat jika kita mempunyai senuah benda tapi tidak berfungsi sama saja kalu benda itu tidak ada artinya. Manusia diberi akal oleh Tuhan namun kalau akal itu tidak berfungsi, maka manusia itu akan mendapatkan gelar sebagai manusia gila atau manusia kurang waras. Peralatan-peralatan di perusahaan industri kalau tidak berfungsi akan macet perusahaan industri tersebut bahkan bisa collaps. Hal itu juga berlakui bagi yang namanya hukum dalam suatu negara. 

PERANAN HUKUM DALAM SOSIAL MASYARAKAT

Tuesday, January 8, 2013


Di dalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan oleh masyarakat itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan mempelancar jalanya pemenuhan kebutuhan tersebut. Oleh karena fungsinya yang demikian itu maka masyarakat sangat membutuhkan kehadiran institusi tesebut. Institusi bergerak di sekitar kebutuhan tertentu manusia. Agar kita bisa berbicara mengenai adanya suatu insttiusi yang demikian itu, kebutuhan yang dilayaninya telebih dulu harus medapakan pengakuan masyarakat. Pengakuan di sini diartikan, bahwa masyarakat di situ memang telah mengakui pentingnya kebutuhan tersebut bagi kehidupan manusia.

MENGENAL HUKUM

Friday, January 4, 2013


A.     SEKILAS TENTANG HUKUM
Sesuai dengan kodrat alam manusia sejak lahir hingga meninggal dunia hidup bersama-sama dengan orang lain. Atau dengan kata lain manusia tidak dapat hidup sendiri yang terpisah dari manusia lainnya. Seorang ahli pikir bangsa Yunani yang bernama Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah zoon politication yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia, oleh karena sifat manusia yang suka bergaul antar satu dengan lainnya maka manusia itu disebut sebagai makhluk sosial.
 Setiap manusia harus hidup bermasyarakat sebab ia lahir, hidup, berkembang, dan meninggal dunia di dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat yang penting adalah sesama manusia melakukan hubungan atau kerja sama yang positif sehingga kerja sama itu membawa keuntungan yang besar masyarakat itu sendiri.

KEKUATAN BERLAKUNYA HUKUM PIDANA INDONESIA MENURUT TEMPAT (Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum)

Sunday, December 23, 2012




Di dalam KUHP Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tentang berlakunya hukum pidana Indonesia menurut waktu (kapan dilakukannya tindak pidana), maka selanjutnya  yang  perlu  diketahui  adalah  dimensi  tempat  atau  dimana  berlakunya hukum pidana Indonesia sekaligus juga terkait dengan bagi siapa hukum pidana itu diberlakukan.
Kekuatan  berlakunya   hukum  pidana   Indonesia   menurut  tempat   ini  diatur dalam  Pasal  2  s.d.  9  KUHP  yang  kemudian  dikelompokkan  menjadi  empat asas yaitu asas teritorial, asas personal (nasional aktif), asas perlindungan (nasional pasif) dan asas universal.

PENGANTAR HUKUM DAGANG INDONESIA

Saturday, December 22, 2012




A.     Sejarah Hukum Dagang Indonesia
Perkembangan hukumdagang sebenarnya telah di mulai sejak abad pertengahan eropa (1000/ 1500) yang terjadi di Negara dan kota-kota di Eropa dan pada zaman itu di Italia dan perancis selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan (Genoa, Florence, vennetia, Marseille, Barcelona dan Negara-negara lainnya ) tetapi pada saat itu hukum Romawi (corpus lurus civilis ) tidak dapat menyelesaikan perkara-perkara dalam perdagangan , maka dibuatlah hukum baru di samping hukum Romawi yang berdiri sendiri pada abad ke-16 & ke- 17 yang berlaku bagi golongan yang disebut hukum pedagang (koopmansrecht) khususnya mengatur perkara di bidang perdagangan (peradilan perdagangan ) dan hukum pedagang ini bersifat unifikasi.